UN 2010 & Proses Pendidikan


2448071 Siswa setingkat SMU di Republik ini, mulai hari senin kemarin 22 maret s/d 26 Maret 2010 mengikuti UN. Sebuah tahapan pengujian fase hidup, dimana akan menjadi tahapan yang ‘paling’ menentukan bagi perjalanan ‘penggeladian’ ilmu di masa depan. Pembuktian ‘4 hari’ yang paling menentukan setelah menimba ilmu selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMU. Lho, mengapa bukan 3 tahun terakhir yang di tingkat SMU?

UN, Pendidikan ‘Instan’ & Sikap ‘Pragmatis’
Menimba ilmu adalah proses dan tentunya kalau dirunut secara formal anak-anak SMU yang UN sekarang, memulai belajarnya dari SD. Bahkan di jaman sekarang ‘melek huruf’nya sudah dari TK. Kemajuan jaman yang kaya produk ‘instan’ sekarang ini menular juga di dunia pendidikan. Betapa tidak? Untuk masuk SD, sekarang ada tes membaca, dan menuntut anak-anak setingkat TK sudah harus bisa membaca. Orangtua kelabakan, les-les membaca menjamur, anak-anak di-instan untuk pintar mendadak. Di tingkat SMP dan SMU try out menjamur menjadi ‘industri’ baru di dunia pendidikan. Mengejar angka nilai minimum UN agar bisa lulus, tanpa mengkaji lebih dalam lagi substansi dari ilmu-nya sendiri. Ilmu semakin sulit direngkuh karena angka-angka hasil UN lebih dikuatirkan, menggelisahkan dan konsekuensinya lebih ‘berat’ dan nyata. Semua pihak yang terlibat akan lebih perfikir pragmatis, baik itu siswanya sekedar mengejar target nilai, guru-guru bidang studi yang ‘ditarget’ oleh Kepala Sekolah, Kepala Sekolah yang ‘ditarget’ oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan ‘ditarget’ oleh Bupati, Bupati ‘ditarget’ oleh Gubernur, Gubernur ‘ditarget’ oleh … siapa? Ndak tahu, itu isu antara nyata dan semu ! Semua pusing, yang paling pusing, adalah yang langsung berinteraksi dengan bidang studi, yaitu guru. Baca di SMS Curhat Guru tentang UN . Akhirnya, guru pun berusaha sekuat tenaga untuk menyiasati kesempitan dengan memberikan jawaban pada anak muridnya. Apakah guru berjuang sendiri? Tentu tidak, karena semua komponen mendapat target dan ditarget, ya… sistem bisa diatur supaya UN berlangsung ‘tertib dan lancar’. Sampai kapan target-menarget, ancam-mengancam, serta mengelabui ‘dunia pendidikan’ sebagai sebuah proses yang benar akan berlangsung?. Ini dunia pendidikan, kenapa menjadi komoditas birokratis.

Proses Pendidikan bukan sekedar Angka
Pendidikan, education (edukasi) dari latinnya ‘educare’ yang berarti ‘memimpin maju’ hari ini semakin tidak jelas arahnya. 4 hari UN sebagai interpretasi ‘keberhasilan’ proses pendidikan dianggap banyak pihak sebagai kebijakan yang ‘betul-betul kebliger’. Tidak berlebihan jika sebagian besar dari orang tua wali murid menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan dan mengajukan gugatan hukum agar UN ditiadakan. Dan hasilnya, telah kita ketahui.

Di pengadilan tingkat pertama, para pemohon atau penggugat menang. Kementerian Pendidikan Nasional tidak terima, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sayangnya, di pengadilan banding pun Kementerian Pendidikan Nasional kembali kalah. Sehingga mereka mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Dan celakanya, keputusan MA menguatkan putusan sebelumnya. Mestinya setelah keluar kasasi yang menyebutkan antara lain agar UN ditiadakan dapat ditindaklanjuti dengan eksekusi perkara. Namun, karena Kementerian Pendidikan Nasional bersikukuh dengan pendapatnya. Maka mereka mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan sampai saat ini belum ketahuan apakah diterima atau ditolak. Dan UN tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Adakah efeknya ketika Menteri Pendidikan Muhammad Nuh meluncurkan ‘Pakta Integritas UN’? Walau seluruh birokrat di dunia pendidikan hadir, apakah pejabat di lingkungan Kemendiknas, para rektor perguruan tinggi negeri, ketua sekolah tinggi dan politeknik, Duta Besar Indonesia untuk UNESCO, para Ketua Badan, para kepala dinas pendidikan provinsi, para kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, para Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) serta para atase pendidikan dari 12 KBRI dari berbagai negara, dapatkah kita menjamin bahwa UN akan berlangsung jujur dan berprestasi? Walau terdapat sangsi pidana bagi ketidakjujuran, apakah bisa menjadi jaminan? Tidak. Kredibilitas UN-pun masih diragukan, sehingga Ujian masuk PT-pun tetap digelar.
Kita sama-sama sudah baca/dengar berita UN hari pertama. Siswa mencontek – guru pengawas diam, sms jawaban gentayangan entah benar-entah tidak, adanya tim sukses daerah ikut mengawasi UN dll. Itulah cerminan yang sangat realistis. Harusnya semua pihak introspeksi bahwa ada kesalahan di dalam mengelola proses pendidikan di negeri ini. Moral jadi taruhan !!!
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tulisan ini hanya introspeksi bahwa arah proses pendidikan di Republik ini perlu dikaji dan diluruskan. Memang tidak mudah untuk menetapkan standardisasi untuk seluruh belahan kepulauan di Nusantara dengan skor 5.50 atau 5.25 atau 3,25 sekalipun. Standardisasi Proses Pendidikan bukan sekedar angka UN.

Tentang alifis

penyuka ilmu, baik yang remah2 atau terkuantisasi. penikmat hidup dalam aliran harmoni dan ketenangan.... penikmat tantangan dalam dinamisasi dan idealisasi....
Pos ini dipublikasikan di aQ berPole-MIX dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s